Perjanjian Renville

     Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik amerika serikat yang di pakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda, dan KTN sebagai perantaranya. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh perdana menteri Amir Syarifudin dan pihak belanda menempatkan seorang Indonesia yang bernama Abdulkadir Wijoyoatmojo sebagai ketua delegasinya. Penempatan Abdulkadir Wijoyoatmojo merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri indonesia dan bukan menjadi masalah intersional yang perlu adanya campur tangan negara lain.

Isi perjanjian Renville dari persetujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS)
2. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesiaa Belanda.
3. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.
4. Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.
5. Antara enam bulan sampai satu tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante RIS.
6. Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda (daerah kantong) harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia.

KERUGIAN PERJANJIAN RENVILLE BAGI INDONESIA
     persetujuan renville berhasil ditandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville menyebabkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan daerahnya semakin sempit. Hal ini merupakan akibat dari diakuinya garis Van Mok sebagai garis baru hasil agresi militer Belanda 1. Sementara itu, kedudukan Belanda semakin kuat dengan terbentuknya negara-negara boneka.


      Setelah pendatangan persetujuan Renville, pihak pemerintah menghadapi tentangan sangat berat dan mangakibatkan kabinet Amir Syarifudin jatuh. Kabinet Amir Syarifudin jatuh kemudian diganti oleh kabinet Harta. Namun dibawah pemerintahan Harta muncul rongrongan dan salah satunya dilakukan oleh bekas perdana menteri Amir Syarifudin dengan organisasinya yang bernama Front Demokrasi Rakyat. Puncak dari pergolakan itu adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, keadaan seperti itu dimanfaatkan Belanda untuk melancarkan serangan militer 2.